PANSUS HAK ANGKET KPK MENGAJUKAN PEMBEKUAN KPK

RENCANA PEMBUBARAN KPK KEMBALI DI GULIRKAN OLEH PANSUS HAK ANGKET KPK DI DPR

Jakarta - Rencana Pembubaran ataupun pembekuan KPK kembali di ajukan oleh anggota pansus angket KPK di DPR dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

Dia juga berharap pemerintah mau menerima rekomendasi yang diberikan pansus angket KPK. Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK. Hal tersebut disampaikannya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2017). Soal kemungkinan rekomendasi yang akan diberikan pansus angket, Henry belum bisa berandai-andai.

Henry Yosodiningrat

Sementara itu dari pihak Fraksi PDIP sendiri membantah mengenai usulan pembekuan KPK yang di sampaikan secara langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya sama sekali tak punya niat membekukan KPK. Hasto hanya ingin KPK dibenahi internalnya. Proses hukum suatu korupsi diinginkan Hasto berjalan secara transparan.

Hasto Krisyanto

KPK sendiri menyoroti upaya pelemahan tersebut bertepatan saat lembaga antirasuah ini sedang menangani kasus besar. Jika memang akan dibekukan, KPK mempertanyakan kelanjutan pengusutan perkara megakorupsi tersebut. Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK ingin memperjelas apakah pernyataan politikus PDIP tersebut merupakan pernyataan perorangan, sikap fraksi, atau DPR secara institusional. Juru bicara KPK ini mengingatkan bahwa Fraksi PDIP sebelumnya justru mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi.

Febri Diansyah

"Saat ini, KPK sedang menangani kasus e-KTP dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI dengan kerugian negara lebih dari Rp 3,7 triliun. Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah para koruptor," ujar Febri kepada wartawan, Sabtu (9/9/2017).